Banyak Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Jarak Penempatan Jadi Faktor Utama
Fenomena pengunduran diri guru Sekolah Rakyat mulai menjadi perhatian serius. Di berbagai daerah di Indonesia, ratusan tenaga pendidik memilih mundur sebelum atau sesaat setelah menerima penugasan. Faktor utama yang memicu kondisi ini adalah lokasi penempatan yang jauh dari domisili guru serta keterbatasan mobilitas akibat kondisi keluarga.
Salah satu contoh terjadi di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, Sulawesi Selatan. Dua guru yang di tugaskan sebagai pengampu mata pelajaran Bimbingan Konseling dan Seni Budaya menyatakan mengundurkan diri bahkan sebelum menjalankan tugas mengajar. Kepala sekolah setempat menyampaikan bahwa kedua guru tersebut belum pernah hadir karena terkendala jarak serta alasan keluarga.
Kedua guru di ketahui berdomisili di luar wilayah penempatan dan mengalami kesulitan untuk berpindah tempat tinggal. Salah satu alasan yang menguat adalah pasangan mereka juga berstatus sebagai aparatur sipil negara, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti relokasi. Situasi ini berdampak langsung pada ketersediaan tenaga pendidik di sekolah tersebut.
Idealnya, SRMP 24 Gowa membutuhkan sebelas guru dan satu kepala sekolah untuk membimbing sekitar 150 peserta didik. Namun, akibat pengunduran diri tersebut, hanya sembilan guru yang aktif mengajar. Pihak sekolah terpaksa melakukan penyesuaian dan optimalisasi beban mengajar untuk menutup kekosongan yang ada.
Baca juga : Seluk-Beluk Program Sekolah
Kasus di Gowa
Kasus di Gowa bukanlah kejadian tunggal. Secara nasional, tercatat sekitar 160 guru Sekolah Rakyat telah mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyebab dominan dari fenomena ini adalah penempatan kerja yang terlalu jauh dari tempat tinggal para guru. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi guru yang memiliki tanggung jawab keluarga.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan puluhan ribu guru cadangan yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi Guru untuk menggantikan posisi yang kosong. Meski demikian, tingginya angka pengunduran diri memunculkan kekhawatiran terkait efektivitas pelaksanaan program Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Situasi serupa juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti di Makassar, di mana guru mata pelajaran IPS dan Seni Budaya memilih mundur dengan alasan jarak tempuh yang tidak memungkinkan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sistem penempatan guru masih menghadapi persoalan mendasar.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa mekanisme penempatan guru yang terlalu terpusat cenderung mengabaikan realitas sosial dan geografis di lapangan. Sistem administratif yang kaku di nilai tidak mempertimbangkan domisili, kesiapan mobilitas, serta kondisi personal guru.
Selain itu, jaringan pemantau pendidikan nasional mendorong agar pemerintah daerah dilibatkan secara aktif dalam proses penempatan tenaga pendidik. Pemerintah daerah di anggap lebih memahami karakteristik wilayah, kebutuhan sekolah, serta kondisi sosial-ekonomi setempat.
Keterlibatan guru sejak awal
Keterlibatan guru sejak awal melalui survei preferensi lokasi atau konsultasi penugasan juga dinilai penting. Dengan demikian, guru memiliki kesiapan mental dan rasa tanggung jawab yang lebih kuat terhadap tugas yang di emban.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program Sekolah Rakyat. Optimalisasi penempatan guru, penambahan tenaga pendidik, serta perluasan jangkauan sekolah akan terus di lakukan agar tujuan utama program ini, yaitu membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dapat tercapai secara berkelanjutan.